Sekda NTB Ingin Pastikan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Terlaksana Dengan Baik

Mataram NTB - Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi M. Si, ingin memastikan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi NTB bisa berjalan dengan baik dan harus dilaksanakan apapun kondisinya.

"Kita bersama dalam rapat kali ini ingin pastikan Lomba Desa dan Kelurahan dilaksanakan berjalan dengan baik, " kata  Sekda NTB pada rapat persiapan penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022 Tingkat Provinsi NTB, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/6).

Baca juga: Sambut Pilkades Desa Seteluk, Kapolsek Seteluk Hadiri Pengambilan Sumpah PPKD

Miq Gite panggilan akrabnya meminta kepada tim penilai untuk terus koordinasi, berkalaborasi dan verifikasi untuk kelancaran lomba. 

"Apapun kondisinya apakah ada finansial atau tidak, lomba desa dan kelurahan tetap dilaksanakan sebagai ikon Dinas (DPMPD) Dukcapil NTB sebagai contoh bagi desa dan kelurahan lainnya di wilayah Provinsi NTB, " ujarnya.

Baca juga: Polsek Pagutan Kawal Pengamanan Pilkaling Pagesangan Baru Masa Bakti 2022-2027

Kadis DPMPD Dukcapil NTB Dr. H. Ashari, SH., MH., menjelaskan, dalam semua aspek instrumen penilaian dokumennya harus lengkap sehingga nantinya bisa diterima oleh psat, untuk selanjutnya pusat akan turun ke lapangan.

"Sebelum mereka turun ke lapangan, kita harus turun dulu apakah sesuai persentase dengan dokumen-dokumen di lapangan kemudian jalan-jalan infrastruktur yang mendukung kejuaraan itu, " jelasnya. 

Baca juga: Menjelang Pilkades, Bhabinkamtibmas Brang Rea Lakukan Sosialisasi ke Warga Binaan

Ashari menyebutkan, desa yang menjadi kandidat peserta lomba desa dan kelurahan tahun 2022 NTB. Antara lain Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada Lombok Barat, Desa Montong Betok Kecamatan Montong Gading Lombok Timur, Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sedangkan untuk Kelurahan diantaranya ada Kelurahan Sambinae Kota Bima dan Kelurahan Cakranegara Utara Kota Mataram.

Disebutkan juga, dalam bobot penilaian untuk kelengkapan administrasi 80 persen dengan persentase 20 persen. (Adb)

Baca juga: Syamsurizal: Jadi Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Desa Perlu Mendapat Pembinaan