Gubernur NTB : Pemahaman Literasi Keuangan Penting untuk Membangun Kemandirian Bisnis

Mataram NTB - Cara pandang tentang kemandirian secara ekonomi dan bisnis harus dimulai dengan memahami literasi tentang keuangan. 

Hal itu dikatakan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, SE. MSc membuka pelatihan literasi keuangan dan jurnalistik bagi mahasiswa dan wartawan di Aula Handayani, kantor Dikbud NTB, Sabtu (26/02). 

Baca juga: Polres Dompu Sosialisasi Penerimaan Anggota Polri di SMKN 1 Dompu

Paling sederhana, lanjut Gubernur, agar mahasiswa dan jurnalis memahami instrumen finansial dan sistem ekonomi untuk dapat memanfaatkan peluang membangun kesejahteraan setidaknya bagi dirinya sendiri. 

"Literasi keuangan itu bicara aset, modal, investasi, liability, wakaf, dividen dan segala sesuatu tentang instrumen ekonomi yang mendukung dalam membangun kemandirian bisnis", jelas Gubernur. 

Baca juga: HIMMAH NW Mataram dan UNW Buka Beasiswa Untuk Siswa Berprestasi

Oleh karena itu, ia berharap "buta huruf" soal keuangan ini menjadi momentum gerakan membangkitkan literasi keuangan terutama dikalangan muda dan diajarkan di sekolah sekolah agar dapat bersaing dalam ekonomi global. 

Di bagian lain, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dr Najamudin Amy mengingatkan, mahasiswa dan jurnalis dalam kapasitas intellectual power harus selalu bicara dan menulis berbasis data. 

Baca juga: Kapolda NTB : Kemuliaan Jadi Polisi Adalah Dicintai Masyarakatnya

"Selain berdampak pada integritas pribadi sebagai  mahasiswa dan penulis, potret pertumbuhan ekonomi yang ingin dihadirkan juga akan terpengaruh dengan komparasi dan update data yang tidak cukup komprehensif", jelas Najam. 

Ditambahkannya, informasi tentang pertumbuhan ekonomi NTB selain sebagai kompas untuk mengetahui kebijakan dan program ekonomi juga akan menggairahkan dan memberikan aura positif bagi seluruh stakeholder dalam upaya membangkitkan ekonomi NTB. 

Baca juga: Hari Ibu Momentum Menghargai Harkat dan Martabat Perempuan

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Kepala OJK, Kepala Dinas Dikbud, Forum Wartawan Ekonomi, PWI dan perwakilan organisasi wartawan lainnya.(Adbravo)